Sejarah tentang PPKED FEB Unhas

SEJARAH

Pengelolaan keuangan pemerintah merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka nation and state building.

Pengelolaan keuangan keuangan pemerintah yang baik akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Karenanya, langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem pengelolaan keuangan yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Dengan semakin besarnya alokasi dana APBD ke daerah sebagai salah satu konsekuensi pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah menjadi pendorong bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola keuangannya secara lebih profesional dan berorientasi pada good governance.  Dalam kaitannya dengan itu, reformasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan negara yang menuntut pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Reformasi pengelolaan keuangan mencakup aspek penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dibutuhkan sumber daya manusia pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola keuangan daerah.

Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin telah mengembangkan keuangan daerah di Indonesia bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI sejak tahun 1995 dan hingga saat ini masih aktif mengembangkan dan membina beberapa daerah dalam pengelolaan keuangan.

Disamping itu, dengan dukungan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI masih aktif melaksanakan Kursus Keuangan Daerah dan Kursus Akuntansi Keuangan Daerah dan Penatausahaan Perbendaharaan Daerah yang diikuti oleh beberapa instansi pemerintah daerah.

Selain dengan Pemerintah Indonesia melalui beberapa kementerian teknis khususnya Kementerian Keuangan RI, PPKED FE UNHAS juga telah mendapatkan kepercayaan atas kinerja yang dicapai oleh beberapa lembaga Internasional seperti Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD), Inwent dan GIZ